Banten one| TANGSEL – Sikap tertutup dan tidak transparannya pengelolaan Perseroda PITS semakin menguat, hal ini sehubungan tidak adanya respon atas permohonan informasi yang diajukan oleh Suhendar, Ketua LBH Ansor yang selanjutnya mengajukan keberatan, Jumat, 28 Februari 2025.
“Secara kasat mata bisa terlihat jelas dengan tidak ada publikasi pengadaan barang dan jasa pada Perseroda PITS. Ketika tidak ada publikasi maka dapat dipastikan pihak ketiga atau perusahaan rekanan adalah by design atau hanya perusahaan-perusahaan yang dekat dengan jajaran komisaris atau direksi. Artinya jajaran komisaris atau direksi menutup peluang masyarakat untuk terlibat.”
Selain itu, menurut Suhendar, didugajuga adanya jajaran komisaris dan direksi yang tidak memenuhi syarat sebagai komisaris dan direksi, namun bisa menjabat hingga saat ini.
“Fakta ini menunjukan pengelolaan perseroan daerah Tangsel berjalan tanpa ada pembinaan dan pengawasan oleh Pemkot Tangsel, dan pihak yang paling bertanggungjawab dalam pembinaan atas buruknya tata kelola ini adalah Sekretaris Daerah Tangsel”.
Selanjutnya Suhendar juga meminta DPRD Tangsel untuk segera bertindak, “kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan, DPRD Tangsel harus segera memanggil Perseroda PITS dan Sekda Tangsel, agar pengelolaannya kembali kejalan yang benar, profesional dan sesuai dengan maksud pembentukannya, bukan semau-maunya, dinikmati hanya segelintir pihak dan hanya membebani APBD Tangsel”. (Red)
