TANGERANG SELATAN, BantenOne – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan mulai memangkas waktu tunggu pelayanan pengukuran tanah melalui penerapan sistem Pengukuran Terjadwal.
Dengan layanan ini, masyarakat tidak lagi menunggu tanpa kepastian karena jadwal kedatangan petugas ukur telah ditentukan sejak permohonan diajukan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan yang digulirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Secara nasional, sekitar 400 Kantor Pertanahan telah menerapkan sistem serupa untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan setiap permohonan pengukuran kini memiliki target waktu yang jelas. Masa tunggu pengukuran ditetapkan paling lama tujuh hari, sedangkan penyusunan Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan selesai maksimal lima hari setelah pengukuran dilakukan.
“Kalau masyarakat mengajukan permohonan pengukuran tanah, sekarang sudah ada kepastian. Masa tunggunya paling lama tujuh hari,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Di Kota Tangerang Selatan, layanan tersebut dijalankan menggunakan sistem First In First Out (FIFO), yakni setiap permohonan diproses berdasarkan urutan masuk. Sistem ini diharapkan menciptakan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan terukur.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan penerapan Pengukuran Terjadwal merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kini dapat mengetahui sejak awal kapan petugas akan melakukan pengukuran, sehingga proses administrasi pertanahan menjadi lebih efektif dan efisien.
“Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan kepastian jadwal pengukuran serta target penyelesaian Peta Bidang Tanah, masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik,” ujar Seto.
Melalui sistem baru ini, Kantah Kota Tangerang Selatan berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan semakin meningkat, sekaligus mendukung transformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.
Editor : Glend




