Banten One | Kota Tangerang ,– Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha atau PTSP dan PPB Tahun 2026 di Kota Tangerang, Selasa 11 Agustus 2026.
Uji petik tersebut menjadi tahap verifikasi setelah Kota Tangerang masuk dalam enam nomine terbaik dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB terhadap daerah di seluruh Indonesia.
Tim penilai melakukan pengecekan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSPjudul Kota Tangerang yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik.
Tim Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Wisnu Soedijo mengatakan, uji petik dilakukan untuk mengecek kembali hasil penilaian sebelumnya melalui verifikasi dokumen maupun verifikasi lapangan.
Menurut Wisnu, sebelum masuk tahap uji petik, masing-masing daerah telah mengikuti sesi pemaparan yang disampaikan oleh pimpinan daerah.
Penilaian tidak hanya melihat aspek administratif. Sejumlah unsur yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian dari penilaian.
Tenaga Ahli Tim Penilai Meyer Siburian menjelaskan, indikator yang diperiksa dalam uji petik mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, standar operasional prosedur atau SOP, hingga mekanisme pengawasan.
Ia menegaskan, uji petik di Kota Tangerang bukan merupakan penilaian awal. Tahapan tersebut merupakan proses verifikasi terhadap daerah yang sebelumnya telah masuk jajaran terbaik.
Dari enam daerah yang menjadi nomine, tim penilai selanjutnya akan menentukan peringkat terbaik. Hasil akhir penilaian dijadwalkan diumumkan pada bulan berikutnya.
Meyer mengatakan, penilaian tersebut tidak semata-mata bertujuan menentukan daerah terbaik. Evaluasi juga diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, penilaian diharapkan dapat memperkuat transparansi dan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
Menurut Meyer, penghargaan pemerintah bukan menjadi tujuan akhir dari proses tersebut. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan pelayanan secara langsung.
Karena itu, masyarakat Kota Tangerang juga didorong memberikan masukan terhadap pelayanan pemerintah daerah. Masukan tersebut dinilai penting untuk mengetahui bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan terus didorong melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial.
Menurut Sugihharto, inovasi pelayanan dan komunikasi publik melalui media sosial tidak hanya berkaitan dengan penilaian kinerja BKPM. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya memenuhi kewajiban serta pemantauan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK.
Ia mengatakan, respons masyarakat melalui media sosial, baik positif maupun negatif, tetap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Keluhan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial juga diupayakan untuk mendapatkan respons.
Bagi Pemerintah Kota Tangerang, masuknya daerah tersebut dalam enam besar penilaian kinerja PTSP nasional diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan.
Hasil evaluasi dan masukan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, proses penilaian PTSP dan PPB diharapkan dapat mendorong pelayanan Pemerintah Kota Tangerang semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.




