Banten One | TANGERANG SELATAN – SMP Negeri 5 Tangerang Selatan menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari wali murid terkait dugaan harga paket seragam sekolah yang disebut mencapai Rp1,3 juta dan tidak dapat dicicil.
Informasi tersebut ramai diperbincangkan di salah satu platform media sosial tiktok. Dalam kolom komentar, seorang wali murid menyampaikan keluhannya terkait biaya seragam di SMPN 5 Tangerang Selatan.
“SMPN 5 Tangsel 1,3 juta gak bisa dicicil,” tulis akun tersebut dalam kolom komentar.
Keluhan itu kemudian menjadi perhatian publik, terutama karena beredar informasi bahwa biaya pembelian seragam untuk tingkat SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) disebut berada di angka sekitar Rp1,2 juta.
Sementara itu, SMPN 5 Tangerang Selatan disebut mematok biaya sekitar Rp1,3 juta, atau terdapat selisih sekitar Rp100 ribu dari nominal yang beredar sebagai hasil kesepakatan MKKS.
Selain persoalan nominal, mekanisme pembayaran juga menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar, pembelian seragam di SMPN 5 Tangsel disebut tidak menyediakan opsi pembayaran secara angsuran.
Di sisi lain, beredar pula informasi bahwa petunjuk teknis (juknis) terkait pembelian seragam hingga kini disebut belum rampung. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua siswa mengenai dasar penetapan harga dan mekanisme pengadaan seragam tersebut.
Meski demikian, informasi mengenai harga seragam, hasil kesepakatan MKKS, serta status juknis tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SMPN 5 Tangerang Selatan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mengenai adanya perbedaan harga tersebut dan alasan tidak diberlakukannya sistem pembayaran secara angsuran.
Publik berharap pihak sekolah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan harga seragam, mekanisme pengadaan, serta ketentuan pembayaran agar persoalan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan wali murid.




