Pasca Demo, Warga Lippo Village Keluhkan Akses Dibatasi, Wajib Scan KTP hingga Sampah Tak Diangkut

TANGERANG – BantenOne.com – Persoalan pengelolaan kawasan Lippo Village Karawaci kembali menjadi sorotan. Pascaaksi demonstrasi warga pada 28 Oktober 2026, sejumlah penghuni mengeluhkan pembatasan akses masuk kawasan, permintaan pemindaian KTP, hingga layanan pengangkutan sampah rumah tangga yang disebut tidak berjalan.

Keluhan tersebut terjadi pada Senin (9/11/2026), di antaranya di Cluster Cendana Peak dan Cluster Taman New Britania, Lippo Village.

Di Cluster Cendana Peak, seorang warga mengaku diminta melakukan pemindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika hendak memasuki kawasan. Karena menolak prosedur tersebut, warga mengaku tidak diperbolehkan masuk hingga akhirnya meninggalkan kendaraannya di pintu gerbang.

Sementara di Cluster Taman New Britania, warga mengeluhkan persoalan akses masuk sekaligus tidak diangkutnya sampah rumah tangga. Menurut keterangan penghuni, petugas keamanan menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan instruksi dari pihak Town Management Department (TMD).

Baca juga  Wakapolres Tangsel Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional

Kondisi ini memicu pertanyaan warga mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut dan apa dasar hukum penerapannya.

Salah seorang penghuni mengungkapkan, dirinya telah tinggal di kawasan tersebut selama kurang lebih tiga tahun. Selama itu, ia mengaku dapat keluar-masuk lingkungan tanpa menggunakan kartu akses maupun melakukan pemindaian KTP.

Namun, belakangan dirinya belum memiliki kartu akses karena keberatan dengan biaya pembuatan kartu yang ditetapkan pengelola.

Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan secara tertulis kepada TMD. Namun, hingga kini mereka menyatakan belum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar masalah prosedur keamanan. Lebih jauh, mereka mempertanyakan dasar hukum dan batas kewenangan TMD dalam mengatur akses penghuni, menetapkan biaya kartu akses, hingga mengelola pelayanan lingkungan.

Sejumlah hal yang menjadi tuntutan penjelasan di antaranya status badan hukum pengelola, dasar penunjukan TMD, serta dokumen atau kesepakatan yang menjadi landasan kewenangannya.

Baca juga  Galang Sinergi Warga Polsek Ciputat Timur Laksanakan Sambang Pos Kamling di RW 06 Cipayung

Warga juga mempertanyakan dasar penetapan dan penggunaan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL), termasuk transparansi peruntukan serta pertanggungjawaban dana yang dipungut dari penghuni.

Tak hanya itu, status penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah juga menjadi persoalan yang membutuhkan kejelasan, terutama menyangkut pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas umum dan lingkungan kawasan.

Sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, Warga Lippo Village Karawaci (LVK) telah menggelar aksi demonstrasi di Menara Matahari.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari kejelasan penyerahan PSU, dokumen kepemilikan seperti Akta Jual Beli (AJB), transparansi IPKL, hingga kejelasan dasar hukum dan kewenangan TMD dalam mengelola kawasan.

Atas kejadian terbaru, warga mendesak pihak TMD segera memberikan klarifikasi tertulis terkait kebijakan pembatasan akses, kewajiban pemindaian KTP, biaya pembuatan kartu akses, serta penghentian atau tidak dilaksanakannya pengangkutan sampah rumah tangga.

Baca juga  Subuh Keliling Kapolres Tangsel di Masjid As Syarif BSD

Mereka juga meminta pengelola membuka dokumen terkait legalitas badan hukum, dasar kewenangan TMD, mekanisme pemungutan IPKL, serta status penyerahan PSU.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang turut turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar tidak terus berlarut-larut.

Warga menegaskan tidak menolak aturan keamanan maupun pengelolaan lingkungan. Namun, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap akses menuju tempat tinggal dan pelayanan dasar penghuni harus memiliki landasan hukum yang jelas, transparan, serta diterapkan secara adil.

“Jangan sampai penghuni justru mengalami kesulitan mengakses tempat tinggalnya sendiri akibat kebijakan yang belum dijelaskan dasar dan kewenangannya” ungkap warga

(Red)