Banten One | Jakarta – Dinamika politik Indonesia diperkirakan akan memasuki fase yang semakin kompleks dan kontras menjelang agenda politik nasional tahun 2029. Berbagai manuver politik serta penggunaan instrumen hukum dalam pertarungan politik diprediksi akan menjadi warna utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia beberapa tahun ke depan.
Pengamat politik sekaligus advokat, Herry Kasymir, menilai saat ini pemerintahan masih berada dalam tahap konsolidasi kekuasaan. Menurutnya, kondisi politik yang terlihat relatif stabil saat ini bukan berarti akan terbebas dari dinamika dan persaingan yang lebih tajam di masa mendatang.
“Politik Indonesia saat ini terlihat relatif stabil karena mayoritas kekuatan politik berada dalam satu poros pemerintahan. Namun memasuki 2027 hingga 2028, ikatan poros tersebut akan mulai memudar seiring meningkatnya suhu politik menjelang puncaknya pada Pemilu 2029,” ujarnya.
Herry menjelaskan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, legitimasi politik tidak lagi cukup dibangun melalui kekuatan koalisi atau dominasi kekuasaan semata, melainkan harus dibuktikan melalui kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Publik kini semakin cerdas dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Kinerja yang dirasakan rakyat akan menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin politik,” katanya.
Lebih lanjut, Herry menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam praktik politik Indonesia pasca Reformasi 1998. Menurutnya, terdapat pergeseran pola dari politik kekuasaan menuju politik hukum.
“Dulu dikenal istilah ‘siapa kuat dia yang menang’. Sekarang berkembang menjadi ‘siapa punya pasal dia yang menang’. Ini merupakan pergeseran dari Power Politics menuju Legal Politics,” jelasnya.
Ia menerangkan, Power Politics ditandai dengan kondisi ketika kekuasaan berada di atas hukum (Macht geht vor Recht), sedangkan Legal Politics mengharuskan setiap penggunaan kekuasaan memiliki dasar hukum yang jelas (Recht geht vor Macht).
Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa penggunaan instrumen hukum dalam ruang politik harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, politik yang sehat adalah politik yang mampu menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
“Siapa pun pemimpinnya nanti, rakyat tetap berharap Indonesia menjadi negara yang kuat, maju, dan semakin demokratis,” tegasnya.
Sebagai penutup, Herry Kasymir optimistis Indonesia memiliki fondasi demokrasi yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan politik di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kedewasaan para elite politik serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi.
Sumber: Advokat dan Pengamat Politik, Herry Kasymir.
