Banten One | SURABAYA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak eksepsi yang diajukan dua terdakwa, Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk, dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan terkait investasi gagal bayar yang menyeret nama Star Premier Agency.
Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin (20/7/2026). Majelis Hakim yang diketuai Pujiono menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima, sehingga proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
“Dengan ditolaknya eksepsi, perkara akan dilanjutkan ke agenda pemeriksaan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum,” ujar Ketua Majelis Hakim dalam persidangan.
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa kedua terdakwa dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c, atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.
Usai pembacaan putusan sela, JPU meminta waktu selama satu pekan untuk menghadirkan para saksi korban pada sidang lanjutan.
Sementara itu, salah satu korban yang mengaku mengalami kerugian akibat investasi gagal bayar, Salim Himawan Saputra, didampingi kuasa hukumnya Elqisthi Deaprilis, S.H., turut menghadiri persidangan. Menurut Salim, selain mengikuti sidang pidana, dirinya juga menghadiri sidang gugatan perdata yang diajukan oleh kedua terdakwa.
Salim mengaku heran karena dirinya yang mengklaim sebagai korban justru turut menjadi pihak yang digugat dalam perkara perdata tersebut.
“Kami berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta persidangan. Menurut kami, hingga saat ini para terdakwa belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang dialami para korban,” kata Salim.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa sebelum ditahan, kedua terdakwa masih aktif memasarkan sejumlah produk investasi, seperti Kresna Life, Narada, serta koperasi yang menurutnya mengalami gagal bayar dan diduga merugikan sejumlah masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya dan Malang. Menurutnya, para korban mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang telah menahan kedua terdakwa.
Lebih lanjut, Salim mengatakan para korban terus menghadiri setiap persidangan dan berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang setimpal apabila para terdakwa terbukti bersalah. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Agustin memiliki sejumlah aset di Malang, Surabaya, hingga Australia. Pernyataan tersebut, menurut Salim, merupakan keyakinan para korban yang akan menjadi bagian dari langkah hukum yang akan ditempuh.
Dalam perkara perdata, Salim menegaskan pihaknya bersama kuasa hukum akan mengajukan gugatan rekonvensi serta meminta pengadilan mempertimbangkan sita jaminan maupun sita eksekusi terhadap aset yang menurut mereka berkaitan dengan perkara tersebut. Klaim tersebut akan diuji melalui proses persidangan se
suai ketentuan hukum yang berlaku.
Sidang perkara pidana dijadwalkan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.




