TANGSEL — BantenOne.com – Kebijakan yang mewajibkan kepala sekolah SDN dan SMPN di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah menuai pertanyaan. Pasalnya, sejumlah kepala sekolah disebut masih memiliki surat keputusan (SK) jabatan yang berlaku, bahkan masa jabatannya baru berjalan sekitar dua tahun dari empat tahun yang tercantum dalam SK.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian masa jabatan, konsistensi kebijakan, serta dasar hukum yang mengharuskan kepala sekolah mengikuti seleksi kembali sebelum masa jabatan dalam SK berakhir.
“Kalau SK jabatan empat tahun, tetapi baru berjalan dua tahun sudah harus ikut seleksi bakal calon kepala sekolah lagi, lalu bagaimana dengan kepastian masa jabatan yang sudah ditetapkan?” ungkap seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan kepala sekolah yang masih menjalankan tugas berdasarkan SK yang diterbitkan sebelumnya.
Ia mempertanyakan apakah seleksi ulang tersebut merupakan persyaratan administratif untuk penugasan berikutnya atau berpengaruh terhadap masa jabatan yang saat ini masih berjalan.
“Kalau memang ada aturan baru dari pemerintah pusat, tentu perlu dijelaskan bagaimana penerapannya terhadap kepala sekolah yang SK-nya masih berlaku. Jangan sampai kebijakan baru menimbulkan ketidakpastian terhadap keputusan pengangkatan yang sudah diterbitkan,” ujarnya.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait, terutama mengenai dasar hukum seleksi bakal calon kepala sekolah, ketentuan masa jabatan, serta mekanisme peralihan apabila terdapat perubahan regulasi.
Sebagai perbandingan, muncul analogi mengenai jabatan yang memiliki masa tugas lima tahun. Jika proses pemilihan kembali dilakukan saat masa jabatan baru berjalan dua tahun, tentu akan muncul pertanyaan mengenai kepastian masa tugas yang telah ditetapkan.
Meski demikian, mekanisme jabatan kepala sekolah tidak dapat disamakan secara langsung dengan jabatan politik. Ketentuan pengangkatan, penugasan, evaluasi, dan pemberhentian kepala sekolah harus merujuk pada peraturan yang secara khusus mengaturnya.
Karena itu, kepala sekolah tersebut berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan mengenai kebijakan seleksi tersebut.
“Dinas Pendidikan dan pihak terkait perlu menjelaskan apakah kepala sekolah yang SK-nya masih berlaku tetap harus mengikuti seleksi, apa dasar hukumnya, dan bagaimana nasib masa jabatan yang sedang berjalan,” tegasnya.
Kepastian aturan dinilai penting untuk menjaga tertib administrasi, memberikan kejelasan kepada kepala sekolah, serta memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga ada penjelasan resmi dari instansi berwenang, dasar penerapan seleksi ulang terhadap kepala sekolah yang masih memiliki SK aktif menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
(Red/gt)




