JAKARTA, BantenOne– – Ancaman aksi demonstrasi mencuat setelah seorang warga mengaku kesulitan memperoleh pelayanan administrasi di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
Pengurusan Penjelasan Girik yang diajukan Hasanudin disebut tak kunjung mendapatkan kepastian, meski dokumen tersebut merupakan bagian dari layanan administrasi dasar yang seharusnya tersedia di kelurahan.
Kekecewaan itu memuncak saat Hasanudin bersama kuasa hukumnya mendatangi Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengadukan langsung pelayanan yang dinilai berbelit-belit.
Ia mengaku sudah berulang kali mendatangi Kelurahan Tegal Alur untuk mengurus Penjelasan Girik atas empat bidang tanah warisan keluarganya yang tercatat atas nama mendiang Djoesin bin Semen.
Namun alih-alih memperoleh kejelasan, Hasanudin mengaku justru dipingpong dari satu pihak ke pihak lainnya.
“Saya disuruh ke RT dan RW. Setelah saya datang, RT dan RW malah menyampaikan bahwa itu kewenangan kelurahan,” kata Hasanudin.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kepastian pelayanan bagi masyarakat yang sedang mengurus dokumen pertanahan. Padahal Penjelasan Girik hanya memerlukan pencocokan data berdasarkan arsip Buku Letter C yang tersimpan di kelurahan.
Kuasa hukum Hasanudin, Suheri SH, bahkan mempertanyakan sejumlah persyaratan tambahan yang diminta pihak kelurahan.
Dalam surat jawaban yang diterima, pemohon diminta melengkapi surat tidak sengketa, bukti pembayaran PBB, sporadik, rekomendasi PT Sarana Jaya hingga merujuk Surat Edaran Wali Kota Nomor 08/SE/2021.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan dengan jawaban yang diberikan. Penjelasan Girik seharusnya merujuk pada data administrasi yang ada di kelurahan. Tidak ada kaitannya dengan PT Sarana Jaya,” tegas Suheri.
Sorotan juga datang dari tokoh masyarakat Tegal Alur, Mardani. Ia menilai pelayanan publik semestinya memberikan kepastian hukum dan kepastian administrasi kepada warga, bukan menimbulkan kebingungan baru.
Menurutnya, jika data girik memang tercatat dalam arsip kelurahan, maka penjelasan mengenai status tanah seharusnya dapat diberikan secara transparan berdasarkan dokumen yang ada.
Merasa tidak mendapatkan solusi, Hasanudin akhirnya mengadukan persoalan tersebut ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pengaduan diterima oleh petugas yang berjanji akan meneruskan laporan itu kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Hasanudin berharap Wali Kota Jakarta Barat turun tangan mengevaluasi pelayanan di Kelurahan Tegal Alur. Ia bahkan menegaskan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi demonstrasi apabila persoalan yang dihadapinya terus berlarut tanpa penyelesaian.
“Saya hanya meminta hak sebagai warga untuk mendapatkan pelayanan yang jelas. Kalau tidak ada solusi, saya siap melakukan aksi ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Lurah Tegal Alur maupun Camat Kalideres belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan melalui pesan WhatsApp.
Kasus ini menambah daftar keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi di tingkat kelurahan. Warga berharap Pemerintah Kota Jakarta Barat segera melakukan evaluasi agar pelayanan publik tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang mencari kepastian dokumen pertanahan.
Wartawan : Aas
Editor : Glend




