TANGERANG SELATAN, BantenOne.com — Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang secara sepihak menutup akses jalan utama di kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu, mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.
Klik untuk Info Lengkap Baca juga Berita Utamanya
Salah satunya datang dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Setu, yang menyatakan sikap tegas menolak kebijakan tanpa solusi tersebut.
Ketua GP Ansor Kecamatan Setu, Bayu Pranata, bersama jajaran kader, menyoroti langkah BRIN yang dinilai mengabaikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau BRIN mau tutup jalan, silakan. Tapi kasih solusi dong! Masyarakat banyak yang terdampak secara ekonomi. Jangan hanya berpikir soal laboratorium, tapi abaikan rakyat kecil yang cari makan dari akses jalan itu,” tegas Bayu dalam pernyataannya, Selasa (30/9).
Sebelum Jalan Ditutup, UMKM Sudah Digusur
Bayu juga mengungkap fakta bahwa sebelum rencana penutupan jalan diumumkan, puluhan UMKM di dalam Perumahan Puspiptek sudah lebih dulu digusur tanpa sosialisasi yang layak. Padahal para pedagang kecil tersebut sudah bertahun-tahun menjalankan usaha di sana.
“Kenapa baru sekarang digusur? Mereka sudah cari nafkah puluhan tahun. Tapi yang ironis, di dalam perumahan itu masih ada stadion sepak bola dan GOR bulutangkis yang disewakan. Artinya ada kegiatan ekonomi juga di situ. Jadi ini pertanyaan besar: UMKM kecil dilarang, tapi UMKM pejabat boleh?”ujarnya.
Bayu menyebut kondisi ini makin memperkeruh suasana sosial dan menambah ketegangan di tengah warga, terutama di Kelurahan Muncul ,kelurahan Setu dan sekitarnya.
Riset Harusnya Untuk Rakyat, Bukan Untuk Penguasa
Dalam pernyataan lanjutannya, Bayu mengkritik keras arah kebijakan BRIN yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Lebih baik BRIN fokus pada riset yang peduli terhadap rakyat, bukan justru melayani kepentingan penguasa yang serakah. Kalau rakyat harus jadi tumbal kebijakan, maka kami GP Ansor siap berdiri bersama warga Muncul untuk menuntut keadilan.”tegas Bayu.
Menurut Bayu, keberadaan BRIN seharusnya menjadi representasi ilmu pengetahuan untuk kemajuan rakyat, bukan alat penguat kekuasaan.
“Harusnya BRIN untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Rakyat tiap hari bayar pajak, dari beli beras, minyak, rokok, bensin — semua ada pajaknya. Pajak itu untuk membangun negeri ini demi rakyat, bukan untuk memperkaya elite.”lanjutnya.
Desak Presiden Turun Tangan, Pimpinan BRIN Harus Dievaluasi
Bayu juga meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi pimpinan BRIN, karena menurutnya, kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden yang membela rakyat.
“Pak Presiden harus turun tangan. Panggil pimpinan BRIN itu. Kalau perlu, ganti saja dengan yang lebih peduli terhadap rakyat kecil. Kebijakan BRIN sekarang justru bertolak belakang dengan perjuangan Pak Prabowo untuk melindungi rakyat.”pungkas Bayu.
Ajak OKP & Pemuda Bersatu Bersama Warga Muncul
Dalam penutupnya, Bayu mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan (OKP) di Kecamatan Setu untuk membersamai perjuangan warga yang terdampak langsung oleh kebijakan BRIN ini.
“Saya mengajak semua OKP di Kecamatan Setu untuk mendukung warga Muncul dan sekitarnya. Jangan diam ketika rakyat jadi korban. Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal keadilan sosial.”tandasnya.
GP Ansor Kecamatan Setu menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak BRIN untuk menyediakan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak, bukan hanya menjalankan kebijakan sepihak tanpa memikirkan konsekuensi sosialnya.
Sumber : Rilis GP ANSOR KECAMATAN SETU
