Pemerintah Kota Tangerang Selatan Klarifikasi Anggaran yang Dianggap Janggal oleh Artis Leony | BantenOne.com

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Klarifikasi Anggaran yang Dianggap Janggal oleh Artis Leony

Oplus_131074

BantenOne.com |Tangerang Selatan, 23 September 2025 — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan penjelasan resmi terkait unggahan kontroversial di media sosial oleh artis dan mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti. Leony sebelumnya mengunggah rincian anggaran Pemkot Tangsel yang dinilai janggal dan tidak proporsional, menyoroti beberapa pos pengeluaran yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam akun Instagram pribadinya, Leony membagikan data anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memuat alokasi besar untuk berbagai pos belanja, antara lain:

Biaya perjalanan dinas: Rp 117 miliar

Pembelian cindramata: Rp 20 miliar

Anggaran makan dan minum rapat: Rp 60 miliar

Alat Tulis Kantor (ATK): Rp 38 miliar

Data yang diunggah ini memicu perhatian publik karena nilai-nilai tersebut terkesan besar dan dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil kebutuhan masyarakat Tangsel.

Klarifikasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Baca juga  Sambut HUT ke-32, Pemkot Tangerang Gelar Hajatan Tahunan, Tangerang Ngabesan 2025 Bagi 82 pasangan Suami-Istri 

Menanggapi hal tersebut, Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa data yang diunggah oleh Leony adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang merupakan dokumen resmi dan transparan yang memuat seluruh realisasi belanja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tangsel selama satu tahun anggaran.

Menurut Benyamin, angka-angka tersebut merupakan akumulasi keseluruhan dari berbagai program dan kegiatan di tingkat OPD dan sudah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“LKPD ini adalah gambaran menyeluruh tentang bagaimana APBD Kota Tangsel digunakan. Semua pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dinas, cindramata, serta makan minum rapat, sudah tercatat dengan jelas dan telah diperiksa oleh BPK,” ujar Benyamin saat konferensi pers di Rumah Dinas Walikota Tangsel, Selasa (23/09/2025).

Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Kenaikan Signifikan

Salah satu poin yang menjadi sorotan Leony adalah kenaikan drastis anggaran perjalanan dinas luar negeri. Pada tahun 2024, realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp 1,46 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang hanya Rp 665 juta. Dari total pagu anggaran Rp 1,49 miliar, realisasi mencapai hampir 98 persen.

Baca juga  Mantab Jasa !! Pemanfaatan Teknologi RDF, Kota Tangerang Bisa Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Industri

Leony mengkritik kenaikan anggaran ini karena dinilai kurang relevan mengingat masih banyak kebutuhan dasar warga Tangerang Selatan yang belum terpenuhi.

Alokasi Anggaran ATK dan Pembelian Cindramata

Dalam laporan LKPD 2024 juga tercatat belanja modal untuk alat tulis kantor (ATK) mencapai Rp 38,14 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan belanja modal untuk alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp 17,40 miliar, serta alat laboratorium Rp 10,02 miliar dan komputer sebesar Rp 33,57 miliar.

Sementara itu, pembelian cindramata senilai Rp 20 miliar juga menjadi sorotan karena dianggap tidak proporsional.

Baca juga  Raker bersama OPD, Pansus 1 DPRD Banten Bahas LKPJ TA 2024

Respon Pemerintah dan Upaya Transparansi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemkot juga berjanji akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami paham aspirasi masyarakat dan kritik yang disampaikan. Kami akan terus memperbaiki tata kelola keuangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan agar anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan warga,” ujar Benyamin.

Kesimpulan

Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta perlunya komunikasi yang efektif agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sisi lain, kritik dari tokoh publik seperti Leony Vitria Hartanti menjadi dorongan positif agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

(RN)