BantenOne.com |CIPUTAT– Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kasus Tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Klik untuk Info Lengkap Baca juga Berita Utamanya
Hal ini disampaikan Pilar usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta seluruh pimpinan pemerintah daerah se-Indonesia di Puspemkot Tangsel pada Senin (29/9/2025).
“Masalah TBC ini, yang ditegaskan dalam rapat tadi adalah bagaimana peran pemerintah dalam menekan angka TB yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut pilar, TBC masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena setiap tahunnya di Indonesia terdapat sekitar 1 juta kasus baru, bahkan hingga 100 ribu kematian.
Di Tangsel sendiri, tercatat sekitar 4.000 warga tengah menjalani pengobatan TBC ini. Oleh karena itu, kata Pilar, Pemkot Tangsel terus mendorong agar pasien rutin mengonsumsi obat agar tidak terjadi resistensi dan angka penularan TBC bisa ditekan.
“Jadi perhatian pemerintah daerah juga harus fokus dalam penanganan TB, karena TB ini tidak kalah berbahayanya daripada Covid-19,” kata dia.
Lebih lanjut, Pilar pengungkapan bahwa Banten menjadi provinsi dengan capaian skrining TBC tercepat di Indonesia, yakni sudah mencapai 70 persen. Capaian ini menempatkan Banten di posisi pertama tingkat nasional.
“Skrining ini penting dilakukan, karena bisa mendeteksi lebih cepat agar penanganan juga bisa segera dilakukan. Kita (Pemkot Tangsel) sebagai pelaksananya juga mengoptimalkan di program cek kesehatan gratis untuk menekan kemunculan-kemunculan kasus baru dan angek ini terus kita tekan supaya angka TB di Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan bisa terus diminimalisir,” jelasnya.
Pilar optimistis, dengan komitmen dan kerja sama lintas sektor, angka TBC di Tangsel bisa terus ditekan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan diri sendiri maupun lingkungan dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan yang disediakan pemerintah.
(RN)
