BantenOne.com, Jakarta – Potensi kekayaan gas dari Blok South Andaman yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah kini memasuki fase penentuan.
Namun di balik besarnya investasi dan prospek energi nasional, muncul pertanyaan penting: apakah manfaat proyek ini benar-benar akan dirasakan masyarakat Aceh atau hanya menjadi aktivitas ekonomi yang berlangsung di lepas pantai.
Saat ini dokumen Plan of Development (POD) South Andaman masih berada di meja Kementerian ESDM. Di tengah pembahasan tersebut, muncul dua opsi pengembangan yang dinilai berseberangan.
Opsi pertama adalah seluruh pengolahan gas dilakukan di laut menggunakan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana dikaitkan dalam usulan operator.
Opsi kedua adalah seluruh proses dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) yang didorong Pemerintah Aceh.
Ketua Umum ASPRINDO sekaligus pengusaha asal Aceh, Jose Rizal, menilai kedua pendekatan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing dan menawarkan solusi kompromi.
Menurut Jose, skema hybrid menjadi pilihan yang lebih realistis.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh tetap mendapatkan manfaat jangka panjang,” ujar Jose kepada wartawan di Jakarta.
FPSO Dinilai Cepat, OPF Dinilai Berdampak Besar
Jose menjelaskan, pengolahan menggunakan FPSO memungkinkan gas diproses langsung di laut sebelum dikirim sebagai LNG.
Model ini dinilai lebih cepat dari sisi pelaksanaan proyek dan relatif lebih efisien dari sisi investasi.
Namun, menurutnya, dampak ekonomi langsung ke wilayah daratan Aceh dinilai terbatas, termasuk dari sisi penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, pengolahan penuh di darat melalui OPF membutuhkan pembangunan jaringan pipa dan fasilitas pendukung yang lebih besar sehingga kebutuhan investasi meningkat dan berpotensi memperpanjang keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID).
Meski demikian, Jose menilai model darat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pasokan energi untuk pembangkit listrik, hingga dukungan terhadap industri pupuk di Aceh.
ASPRINDO Dorong Skema Hybrid 60:40
Sebagai solusi, Jose mengusulkan pembagian pengolahan gas dengan komposisi 60 persen diproses melalui FPSO dan 40 persen dialirkan ke fasilitas OPF skala terbatas di Lhokseumawe.
Menurutnya, pola ini dapat menjaga kepastian investasi sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi lokal.
“Jangan semua di laut, jangan semua di darat. Skema ini bisa membuat proyek tetap berjalan dan pada saat yang sama membuka lapangan kerja untuk masyarakat Aceh,” ujarnya.
Jose juga menyebut skema tersebut dapat mendukung pasokan energi daerah dan penguatan industri lokal.
Ia mendorong Pemerintah Aceh agar segera menyampaikan opsi kompromi tersebut kepada Kementerian ESDM agar pembahasan POD tidak berlarut dan proyek tidak mengalami keterlambatan.
“Ini bukan soal siapa menang atau kalah. Yang penting negara dapat penerimaan, investor mendapat kepastian, dan rakyat Aceh ikut menikmati hasilnya,” tutup Jose.
(Git)
