BantenOne.com – Tangerang Selatan – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kelurahan Benda Baru, dengan Pagu Anggaran 2 miliar 408 Juta.
Acara berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Rabu (17/01/23).
Hadir dalam acara tersebut Sekertaris Kecamatan Pamulang H.Munadi, Kasipem Kecamatan Pamulang Darwin Sopian, Ketua RT / RW, LPM, BKM, OPD, Bapelitbangda dan 5 Anggota DPRD Tangsel yang salah satunya dari Fraksi Partai PKB H.Tarmizi yang turut memberikan tanggapan Musrenbang Kelurahan Benda Baru anggaran tahun 2024.
” Ada beberapa tahapan dalam usulan pembangunan, salah satunya Perencanaan Pembangunan masyarakat (Musrenbang), Reses DPRD, dan Forum OPD.” Ujarnya.
Kali ini Musrenbang digelar di seluruh Kota Tangerang Selatan secara serentak dimulai dari tingkat Kelurahan, setelah itu baru tingkat Kecamatan, untuk menampung usulan-usulan masyarakat dibawah, terangnya.
Sementara,” perencanaan pembangunan itu meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan juga pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan perekonomian nasional.” Jelasnya.
Tentu saja,” harapannya semua bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat, seluruh usulannya dapat direalisasikan sesuai ketersediaan anggaran. Dan, anggaran perencanaan pembangunan yang sudah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2025.” harapnya.
” Tarmizi juga menghimbau kepada masyarakat jangan hanya turut merencanakan perencanaan pembangunan saja, tapi juga harus ikut mengawal, dengan tahapan setelah perencanaan maka ada pelaksanaan yang harus dikawal sekaligus dievaluasi. Apakah usulannya sudah masuk dan direalisasikan,” pungkasnya.
Disisi lain, salah satu peserta undangan yakni seorang RW yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan keluh kesahnya kepada awak media.
” Saya merasa Musrenbang ini hanya kegiatan seremonial saja, karena banyak usulan yang bertumpuk. Usulan tahun lalu diusulkan kembali tanpa ada realisasinya. Seperti pada saat berembuk tadi, yang sudah F1 tidak di-update, belum di Float, jadi kita tidak tahu apakah sudah terealisasi atau belum,”
Tadi kan wartawan liat sendiri ketika pak dewan Ferdiansyah bertanya terkait usulan dan anggaran yang sudah masuk F1 berapa totalnya, pihak Kelurahan tidak bisa menjawab. Malah mereka bilang, nanti akan kita diskusikan dengan pihak Kelurahan. Lha, kalau begitu apa gunanya Musrenbang.”
Terlihat, Ketua RW tersebut sangat kecewa ketika ditanya, bagaimana dengan Musrenbang tahun lalu..?
Jawabnya, ketika Musrenbang kemarin saya sempat keluar dari forum itu karena pada saat usulan F1 belum selesai dibahas sudah dilewati, bahkan terkesan ditutupi. Saya bilang kepada operator, nanti dulu jangan dilewatkan, kita lihat dulu yang ini apa..?
Betul saja kecurigaan saya, begitu kita bedah berantakan semua, yang tidak ada usulan masuk, dan jadi tanda tanya usulan LPM yang pada saat itu meminta anggaran sebesar 400 juta tanpa ada kejelasan, bahkan kita sebagai Ketua RW tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah suatu kegiatan tersebut.
” Bukankah LPM itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang artinya suatu lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Akan tetapi kita selaku Ketua lingkungan tidak pernah dilibatkan, intinya semua penuh kamuflase tidak transparan,” ungkapnya dengan penuh rasa kekecewaan.
(Rany)
