BantenOne.com,Jakarta- Insan Pers Indonesia yang bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah membentuk dan telah memiliki Pengurus dan anggota Dewan Pers Independen, mulai tingkat pusat hingga ke tingkat daerah di seluruh Indonesia.
Keputusan bersama itu dilakukan melalui Kongres Pers Indonesia 2019, di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/03).
Kongres Pers Indonesia 2019 yang diawali dengan pembahasan Tata Tertib Kongres Pers Indonesia itu telah memilih Dewan Pers Independen di tingkat pusat serta Dewan Pers Independen ditingkat Provinsi.
Di pusat, DPI beranggotakan 21 orang. Sedangkan ditingkat provinsi DPI beranggotakan 3 orang. DPI tingkat pusat maupun di daerah bersama-sama secara paralel nantinya akan menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan merdeka dari tindakan diskriminasi dan intervensi.
Selain untuk mengayomi seluruh Insan Pers se-Nusantara,
Tentang Kongres Pers 2019 (06-03-2019) yang mengejewantahkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang Pers, dan memilih anggota Dewan Pers yang independen.
Sekira 700 orang wartawan, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan serta 12 Organisasi pers bersama seluruh unsur pimpinan hadir dalam Kongres Pers Indonesia 2019.
Rapat kerja DPI akan berlangsung bulan depan dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Pers Independen yang telah ditetapkan dalam kongres Pers (06-03-2019) guna resmikan Dewan Pers Independen.
Dewan Pers Independen diisi oleh Devis A Karmoy, S.Sos, M.I.Kom dari unsur organisasi pers (SPRI), DR. Mirza Nasution, SH., M.Hum dari unsur tokoh masyarakat serta Muhammad Arifin dari unsur Perusahanan Pers.
Ketua Tim Formatur, Heintje Mandagi mengatakan dengan terbentuknya Dewan Pers Independen melalui Kongres Pers Indonesia 2019 ini, maka kedepan tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di tanah air.
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) ini berharap kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk verifikasi wartawan dan media bukan lagi menjadi tunggal ditangani dewan pers seperti yang terjadi selama ini.
“Bahwa tidak ada lagi kriminalisasi pers di seluruh Indonesia, karena kita punya tubuh sendiri, aturan sendiri. Nah, itu yang kita implementasi, jangan ada lagi verifikasi media oleh Dewan Pers,” sebut Heintje Mandagi.
Ketua Umum DPP SPRI itu menyebutkan dalam waktu dekat DPI akan mengirimkan surat kepada presiden untuk guna mengingatkan supaya tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pekerja pers.(Ivn/Sam)
