BantenOne.com | Kota Tangerang, 5 Desember 2025 menjadi panggung penting upaya kemandirian fraksionasi plasma nasional. PMI Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam workshop nasional yang digelar dua hari di Hotel Golden Tulip. Fokusnya jelas: memperkuat pengelolaan plasma dalam negeri agar kebutuhan obat medis tidak lagi bertumpu pada impor.
Langkah besar menuju kemandirian obat nasional kembali diperlihatkan PMI Kota Tangerang melalui Workshop Nasional Penyiapan Plasma untuk Fraksionasi yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025. Agenda dua hari di Hotel Golden Tulip itu menjadi titik temu puluhan pengelola darah dari berbagai daerah yang sedang membangun standar baru pengolahan plasma Indonesia.
Suasana workshop terlihat intens sejak pagi. Perwakilan dari 30 Unit Pengelola Darah PMI kabupaten dan kota, bersama sejumlah rumah sakit nasional, mengikuti sesi teknis yang dibangun dengan ritme padat. Materi yang dibahas mulai dari proses awal penyiapan plasma hingga standar fraksionasi yang dibutuhkan untuk masuk jalur kesehatan nasional. Semua diarahkan pada satu tujuan besar: kemandirian pengolahan plasma.
Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah, menegaskan bahwa Indonesia selama ini masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan plasma fraksionasi. Kondisi tersebut tidak ideal, terutama ketika kebutuhan obat turunan darah terus meningkat setiap tahun. “Plasma yang dulu dianggap sampah medis ternyata bisa jadi bahan penting. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan benar,” ujar Oman.
Keterangan Oman itu menjadi titik momentum workshop. Peserta diajak memahami bahwa fraksionasi bukan hanya soal teknologi, tapi keberanian membangun sistem yang lebih mandiri. Di tengah sesi, para peserta juga diperlihatkan alur pengolahan plasma di Laboratorium UPD PMI Kota Tangerang di Batuceper. Mini tour tersebut menjadi salah satu sesi yang paling menarik karena memberikan gambaran nyata tentang standar operasional yang diterapkan.
Selain penguatan pengetahuan teknis, workshop ini juga membuka peluang besar bagi daerah untuk meraih sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dari BPOM. Sertifikasi tersebut menjadi syarat utama agar pengolahan plasma untuk fraksionasi dapat berjalan secara mandiri dan terstandar. PMI Kota Tangerang menilai pencapaian ini penting agar rantai produksi plasma tidak lagi terhambat oleh ketergantungan administrasi pusat.
Di sisi lain, agenda dua hari ini tidak hanya menyoroti aspek regulasi. Ada pesan besar yang disampaikan PMI bahwa fraksionasi harus menjadi gerakan bersama di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan keterlibatan luas dari 16 provinsi, workshop ini diproyeksikan menjadi titik awal penyebaran unit pengelola plasma yang lebih merata.
Setiap sesi workshop memiliki tensi yang konsisten. Diskusi berlangsung cepat, para peserta mencatat, bertanya, dan menguji konsep baru. Di tengah dinamika itu, semangat kemandirian menjadi benang merah yang menyatukan semua. Para pengelola darah dari berbagai daerah menyadari bahwa langkah kecil hari ini akan menentukan kesiapan Indonesia menghadapi kebutuhan obat berbasis plasma di masa depan.
Harapan itu juga disampaikan oleh Isyudin Syahbana, peserta dari PMI Kabupaten Gresik. Ia mengaku mendapatkan banyak wawasan setelah melihat fasilitas langsung. “Ada banyak hal yang bisa kami terapkan di daerah untuk menambah produktivitas plasma,” ujarnya, menggambarkan antusiasme peserta lain yang hadir.
Workshop ini diperkirakan memberi dampak jangka panjang bagi sistem kesehatan nasional, terutama dalam menekan ketergantungan impor fraksionasi darah. Ketika kualitas pengelolaan plasma di daerah semakin baik, kebutuhan nasional akan suplai obat turunan plasma dapat terpenuhi secara mandiri. Momentum ini menjadi simbol kerja kolaboratif PMI untuk membawa Indonesia menuju ekosistem kesehatan yang lebih kuat.
Rangkaian kegiatan ini menutup tahun 2025 dengan optimisme. PMI Kota Tangerang memandang bahwa kemandirian plasma bukan hanya target, tetapi keharusan. Dengan dukungan daerah dan peningkatan kapasitas berkelanjutan, fraksionasi dalam negeri berpeluang menjadi pilar baru kemandirian medis Indonesia. (Haryo
