Berita7 | JAKARTA – Aktivis Oscar Pendong bersama Gerakan Rakyat Peduli Bangsa menegaskan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Pernyataan ini sejalan dengan amanat reformasi dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang menekankan independensi kepolisian dari kepentingan politik praktis.
Oscar menegaskan, dengan kedudukan langsung di bawah Presiden, Polri dapat bekerja profesional, fokus pada tugas pokok menjaga keamanan masyarakat, dan terhindar dari tekanan politik. Hal ini sekaligus menjaga kredibilitas institusi di mata publik.
Ia menyebut reformasi internal Koalisi RI harus berjalan beriringan dengan posisi independen Polri. Dengan koordinasi ini, pelayanan masyarakat lebih maksimal, stabilitas nasional tetap terjaga, dan program strategis pemerintah dapat berjalan lancar.
Dukungan publik terhadap posisi Polri diyakini akan meningkatkan legitimasi institusi dan membangun kepercayaan masyarakat. Oscar Pendong menekankan bahwa independensi Polri memungkinkan koordinasi lebih efisien dengan berbagai program pemerintah sehingga pelayanan masyarakat tetap optimal.
Oscar menambahkan, reformasi internal koalisi harus konsisten dan transparan agar kepercayaan publik meningkat. “Kami berharap semua langkah perbaikan dijalankan dengan baik sehingga kinerja ke depan lebih mantap dan fokus pada kepentingan rakyat,” ujar Oscar.
Selain itu, dukungan masyarakat dan aktivis lainnya diyakini dapat mengubah penolakan terhadap posisi Polri menjadi penerimaan aktif, mendukung program pemerintah ke depan. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas institusi.
Oscar Pendong mengajak semua pihak terus mendukung Polri agar tetap profesional, independen, dan fokus pada pelayanan publik. Dukungan publik yang solid menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan reformasi kepolisian dan penerapan program strategis pemerintah secara lebih efektif.
Dengan posisi Polri tetap di bawah Presiden, Oscar yakin stabilitas keamanan nasional dan kepercayaan publik akan semakin kuat. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan reformasi dan pelayanan kepada masyarakat. (B-One)
