Kritik Publik Menguat, Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Dinilai Tak Proporsional | BantenOne.com

Kritik Publik Menguat, Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Dinilai Tak Proporsional

TANGERANG SELATAN —BantenOne.com– Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) Tahun Anggaran 2024 (audited) menjadi sorotan publik. Sejumlah alokasi anggaran dianggap tidak proporsional karena dinilai lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi dibandingkan kepentingan masyarakat.

Salah satu yang menyoroti laporan tersebut adalah mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti, melalui akun Instagram pribadinya, @leonyvh. Dalam unggahannya, Leony menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan terlampau besar.

Ia menyebut, program penunjang urusan pemerintah daerah menelan dana hingga Rp 2 triliun, sementara anggaran gaji dan tunjangan ASN, DPRD, serta pegawai BLUD mencapai Rp 1,26 triliun. Tak hanya itu, belanja alat tulis kantor (ATK) pun mendapat sorotan karena nilainya Rp 38 miliar, naik dari Rp 36,88 miliar pada tahun 2023.

Baca juga  Ratusan Warga Serbu Bazar Murah Ramadhan Polresta Cirebon

“Bahkan untuk kertas dan cover kegiatan kantor saja sampai Rp 6,75 miliar, padahal tahun lalu Rp 6,54 miliar,” tulis Leony dalam kritiknya.

Anggaran Cendera Mata dan Konsumsi Rapat Membengkak

Leony juga mempertanyakan anggaran cendera mata yang mencapai Rp 20,48 miliar, naik tajam dari Rp 13,48 miliar pada 2023. Selain itu, biaya makan dan minum rapat disebut mencapai Rp 60,28 miliar, atau naik signifikan dari Rp 50 miliar pada tahun sebelumnya.

“Ini angka-angka yang sulit dipahami publik, apalagi kalau dibandingkan dengan alokasi untuk kepentingan warga yang jauh lebih kecil,” tambahnya.

Baca juga  Unit Resmob Polres Indramayu Bersama Unit Reskrim Polsek Sliyeg Berhasil Bekuk THR DPO Curanmor

Anggaran untuk Infrastruktur dan Bantuan Sosial Minim

Sorotan publik semakin kuat ketika melihat pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 731,59 juta, turun dari Rp 1,67 miliar pada tahun 2023. Begitu pula dengan anggaran bantuan sosial (bansos) yang hanya sebesar Rp 136,42 juta.

Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 2,36 persen dari total 1,39 juta penduduk.

Respons Wali Kota Tangsel

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan bahwa dirinya telah meminta data teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Saya lagi minta datanya dulu ke OPD teknis,” ujar Benyamin, Senin (22/9/2025).

Baca juga  Buka Rakernis Brimob, Kapolri: Amankan Agenda Nasional Hingga Internasional

Meski demikian, Benyamin yang juga politisi Partai Gerindra itu mempersilakan warga untuk meneliti anggaran Pemkot. Menurutnya, laporan keuangan tersebut sudah dipublikasikan secara terbuka di laman resmi Pemkot Tangsel, www.tangerangselatankota.go.id.

“Ini bentuk keterbukaan informasi. Warga bisa langsung mengakses dan memelototi anggaran yang ada,” ujarnya.

Tuntutan Transparansi

Sejumlah pihak menilai kritik ini menjadi momentum bagi Pemkot Tangsel untuk memperbaiki prioritas anggaran, agar kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan bantuan sosial lebih diutamakan dibandingkan belanja birokrasi.

Publik kini menanti tindak lanjut pemerintah kota dalam menjawab kritik yang semakin kencang di media sosial maupun forum-forum warga.

(*”*)